Kalkulator Perhitungan Kompensasi PKWT

Pasal 17 PP 35/2021 menyebutkan: Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

Tidak. Pasal 15 ayat (5) PP 35/2021 secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan berdasarkan PKWT.

Ya, uang kompensasi PKWT merupakan objek pajak penghasilan (PPh 21). Perusahaan biasanya akan memotong pajak dari jumlah bruto yang diterima.

Pengusaha wajib membayar kompensasi untuk kontrak pertama terlebih dahulu sebelum perpanjangan dimulai. Setelah masa perpanjangan selesai, kompensasi dibayarkan lagi untuk periode tersebut.

Ya. Jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum kontrak berakhir, pengusaha tetap wajib memberikan kompensasi sesuai jangka waktu PKWT yang telah dijalankan (Pasal 17 PP 35/2021).

Tidak. Kompensasi PKWT hanya wajib dibayarkan jika masa kerja minimal 1 bulan penuh.

Setiap masa kontrak yang berakhir wajib dibayarkan kompensasinya terlebih dahulu. Perusahaan tidak boleh menggabungkan kompensasi beberapa periode menjadi satu.

Besaran uang kompensasi tidak berubah: tetap dihitung dari jangka waktu PKWT yang sudah dijalani (Pasal 17 PP No. 35 Tahun 2021). Namun, menurut Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003, jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu PKWT berakhir, atau hubungan kerja berakhir bukan karena alasan dalam Pasal 61 ayat (1) (antara lain pekerja meninggal dunia, selesainya pekerjaan tertentu, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap), pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Ganti rugi ini tidak dihitung oleh kalkulator ini.

Upah terakhir yang dipakai meliputi gaji pokok + tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk perhitungan.

Bisa, jika hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. PP No. 35 Tahun 2021 tidak mengecualikan pekerja paruh waktu: uang kompensasi wajib diberikan kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT (Pasal 15 ayat (1)), termasuk perjanjian kerja harian (Pasal 10 ayat (2)), yang sudah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus (Pasal 15 ayat (3)). Pengecualian yang disebut tegas hanya tenaga kerja asing (Pasal 15 ayat (5)). Untuk usaha mikro dan kecil, besarannya berdasarkan kesepakatan (Pasal 16 ayat (6)). Pekerja lepas yang tidak punya hubungan kerja berdasarkan PKWT (misalnya kontrak jasa) tidak diatur oleh ketentuan ini.

Upah yang digunakan adalah upah terakhir saat kontrak berakhir. Jika terjadi kenaikan gaji, kompensasi tetap mengikuti gaji terbaru.

Tidak boleh. Kompensasi wajib diberikan setelah masa kontrak berakhir atau sebelum perpanjangan dimulai, bukan di tengah masa kontrak.